Artikel Imiah e - Goverment

tUGAS mANDIRI

ARTIKEL ILMIAH

e-Goverment

OLEH:

0833361560 SAIFUL HADI

s1138c

Sistem Basis Data

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

RAHARJA INFORMATIKA

TANGERANG

2009/2010

PENDAHULUAN

Pada saat era sekarang ini kebutuhan akan suatu sistem komputerisasi sangatlah dibutuhkan, dimana semakin berkembangnya sumber daya manusia semakin berlaku pula berkembangnya akan tuntutan ilmu komputer dan teknologi informasi yang dibutuhkan sekarang ini, dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kebutuhan akan sistem komputerisasi sangatlah penting karena dengan adanya sistem komputerisasi user dapat lebih mudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan bantuan sistem. Sistem yang akurat, tepat, dan efesien dalam penggunaannya merupakan hal yang diinginkan oleh setiap organisasi maupun perusahaan dengan ini penulis mengambil judul artikel Ilmiah tentang “e-government di dunia internet”

E-Government : Revolusi selanjutnya di dunia Internet

Internet dilahirkan hasil dari proyek percobaan yang didanai Pemerintan AS lewat Departemen Pertahanan & Keamanan pada awal pertengahan tahun 1990-an. Namun selama sekian tahun selanjutnya pada langkah pengembangan dalam mengaplikasikan penggunaan Internet dalam aktivitas pelayanan masyarakat yang kini dikenali sebagai “e-government” terlihat nyata bahwa pemerintah di seluruh dunia secara umum boleh dikata lamban atau tertinggal jauh dibanding kemajuan yang dicapai sektor swasta khususnya dalam melambungkan “e-commerce“. Berdasarkan trend yang kini tengah berlangsung para ahli Internet berkeyakinan bahwa “e-government” akan menjadi kebutuhan yang mendesak dan segera merupakan revolusi berikutnya di dunia Internet, demikian dipaparkan dalam survey The Economist Juni 2000.

Sebenarnya keuntungan pelaksanaan “e-government” telah cukup lama disadari, baik oleh para ahli Internet maupun para pemikir dari kalangan Pemerintahan sendiri. Dalam tataran konsepsional berjalannya “e-government” akan menjelmakan pemikiran yang telah muncul sekitar satu dekade terakhir, yaitu revitalisasi fungsi-fungsi dasar pelayanan pemerintah kepada warganya yang terangkum dalam “Reinventing Government” :
Pemerintah yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi bagi masyarakat dengan memenuhi azas-azas utama, yaitu :

• efisien
• transparansi dalam manajemen -
  memenuhi prisip akuntabilitas -
• mengedepankan ciri “abdi masyarakat” atau “customer oriented” -
• siap melayani selama 24 jam penuh.
• Keberhasilan “e-government” secara mendasar akan merubah sama sekali cara pandangan masyarakat terhadap Pemerintah sebagai B-I-R-O-K-R-A-S-I yang selama ini selalu berkonotasi jelek dengan ciri-ciri, a.l.;
  in-efisien, prosedur layanan yang rumit dan lama bertele-tele, biaya-siluman, dst.

Keuntungan dalam hal efisiensi yang dapat dihitung atau terkuantifikasi sesungguhnya sangatlah jelas menonjol, yakni dalam mengurangi pengeluaran anggaran untuk pembelian pengadaan perlengkapan instansi Pemerintahan atau “procurement material“, yang untuk standard AS diperhitungkan mampu memotong sampai 20% dari jumlah yang kini berlangsung. Penghematan untuk segi biaya administrasi (juga untuk standard AS) bahkan diperhitungkan sampai mencapai penghematan 75% ! Contoh keberhasilan termaksud ditunjukkan di AS yaitu oleh situs “e-government” : ServiceArizona. Pelayanan yang diberikan meliputi : pelayanan kartu identitas penduduk (ID), pelayanan pajak, registrasi nomor kendaraan, dst. Sementara sebagai contoh terbaik untuk situs portal resmi Pmerintah dari lingkup negara tetangga terdekat di ASEAN dapat mengacu pada situs The Singapore Map.

Hambatan dasar dalam keberhasilan suatu jasa “e-government” disebabkan oleh faktor dasar berupa rendahnya tingkat koneksi ke Internet. Bahkan untuk AS sekalipun koneksi Internet dari rumah tangga sampai Maret 2000 belum mencapai 50% dari total penduduk, sementara rata-rata warga negara Eropa yang memiliki koneksi ke Internet juga masih relatif rendah prosentasenya yaitu masih seputar 20% – 30%. Justru “negara pulau” yaitu Singapore yang angka koneksinya telah mendekati 50%, disamping negara-negara Skandinavia ; Norwegia, Swedia, dan Finlandia.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi ternyata munculnya hambatan sisi internal. Pemerintah Inggris dalam berencana meluncurkan situs “e-government” UK_Online pada musim semi mendatang telah mengalami sendiri tantangan hambatan serius yang justru muncul dari kalangan terbawah dari unsur dalam pemerintahan sendiri. Mengingat pandangan seperti; kekuatiran tersisihnya sebagian pegawai karena perampingan dan efisiensi, persaingan antar instansi yang merasa paling berhak atas pekerjaan tertentu, dst. maka lalu muncul tantangan yang menghambat kelancaran mulai berjalannya “e-government“.

Bagi sebagian ahli Internet sebenarnya langkah yang paling mendesak bagi Pemerintah sekarang ini , yaitu justru membereskan terlebih dahulu ketetapan peraturan dan kebijakan publik yang paling pas demi kelancaran berlangsungnya “digital economy“, khususnya “e-commerce“. Andaipun Pemerintah bersikeras akan segera melaksanakan “e-government” maka menurut salah satu pimpinan teras Oracle, Jay Nussbaum , kiat yang paling pas hendaknya : “Start small, scale fast, deliver value”.

e-Government : What’s that ?

Saat ini jika kita browsing via search-engine semisal Goggle atau Altavista dan memasukan kata kunci “pemerintah+daerah” atau “situs+daerah” atau “otonomi+daerah”, maka akan dengan mudah kita temukan beberapa situs yang berisi promosi dan publikasi potensi suatu daerah. Situs-situs di internet yang memuat potensi kedaerahan tersebut merupakan satu bentuk dari e-government. Indikasi kemajuan ini sangat menggembirakan, setidaknya menjadi satu sisi positif manakala sebagian masyarakat menjadi prihatin saat otonomi daerah diartikan sebagai suatu kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.

Tapi, apapun itu, satu pertanyaan perlu diajukan, apakah kita semua memahami maksud dari e-Government ?.

Definisi e-Government

Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government (selanjutnya kita singkat menjadi eGov) mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan (misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda : layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.

Masih menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, informations and communications technologiest) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.

Jika kita analogikan dengan e-commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan murah.

E-commerce mempersiapkan segalanya melalui 4 tahap : 1) penerbitan/punlikasi, 2) antar aktifitas, 3) melengkapi transaksi, dan 4) pengiriman. Hari ini, sebagian besar aktifitas eGov berpusat pada publikasi/penerbitan. Sebuah studi yang dilakukan Anderson Consulting menemukan perbedaan yang luas diantara negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.

Lebih lanjut tentang e-Gov….

Dalam papernya yang berjudul “The Transformational Potential of e-Government : The Role of Political Leadership”, Bonham et.al (2003), memberikan penekanan pada isu-isu multidimensional yang berkisar di eGov. Pada satu sisi, eGov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure (GII). Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan dengan hal-hal sebelumnya, minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak warga.

Meskipun eGov mencakup wilayah aktifits dan pelaku yang luas, ada 3 sektor penting yang dapat diidentifikasi : G2G, G2B dan G2C. Beberapa pengamat menambahkan sektor keempat, yaitu G2E (government-to-employee).

>G2G : dalam banyak hal, sektor ini mewakili kekuatan dari eGov. Beberapa pengamat menyarankan agar pihak pemerintah pada setiap tingkatan harus memperbaiki dan meng-update sistem internal mereka dan juga prosedurnya sebelum transaksi elektronik antara warga dan kalangan bisnis (dengan pihak pemerintah) berjalan dengan sukses. G2G melibatkan pembagian data dan pertukaran data yang bersifat elektronis diantara pelaku-pelaku pemerintah. Pelibatan pertukaran terjadi pada intra dan inter-instansi di level nasional, sebagaimana juga terjadi di tingkat provinsial dan daerah.

> G2B : aplikasi di G2B meminta banyak perhatian, sebagian besar karena tingginya antusias di sektor bisnis dan potensi pemotongan biaya melalui peningkatan praktek-praktek procurement dan meningkatkan kompetisi. Sektor G2B meliputi penjualan surplus barang-barang pemerintah kepada publik, sebaik yang dilakukan pada upaya memperoleh barang dan layanan. Yang perlu dicatat, meski tidak semua secara langsung tergantung pada teknologi informasi, beberapa metode procurement berhubungan dengan sektor ini: (a) performance-based-contracting, yaitu suatu metode dimana pembayaran kepada pihak kontraktor dilakukan berdasar pada tujuan-tujuan aktual dan hasil kerja; (b) share-in-savings contracts, yaitu kontraktor dibayar di muka, semisal instalasi sistem komputer yang baru; (c) reverse-auctions, di satu sisi, dipercaya untuk menggunakan teknologi informasi dan secara teratur dapat digunakan sebagai metode pembelian produk yang telah distandarisasikan dan secara mudah dapat dievaluasi mutunya.

> G2C : sektor ini didesain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov. Beberapa interaksi yang mungkin dilakukan, misalnya memperbaharui perizinan dan sertifikasi, pembayaran pajak, akses ke informasi publik, dan lain-lain. Jadi semacam “one stop shopping” bagi warga masyarakat, dengan sekian banyak instansi yang terlibat dan aksesnya dapat dilakukan secara individual. Akhirnya memang terlihat pada peningkatan akses dan partisipasi publik, pada setiap waktu dan tanpa hambatan geografis.

Peluang bagi e-Gov

Ada beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov :

> efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil dengan melakukan standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi juga terjadi pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan re-engineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja waktu juga menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang. Manfaatnya adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu dan kecakapan mereka.

> peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru : akan ditemui peningkatan kualitas, rentang jangkauan dan aksesibilitas pada setiap layanan yang diberikan pemerintah. Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus ditingkatkan dengan cara, seperti, transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas yang semakin baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru : seiring dengan kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat sekaligus dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan sekaligus meningkatkan interaksi antar warga.

> peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas-komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus di bidang politik.

> tranparansi : setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi, dengan cara yang mudah dan murah. Dengan isu demokratisasi sekarang, kesenjangan transparansi politik akan dikaitkan dengan korupsi.